Pemprov Jateng buka "hotline" aduan keracunan menu MBG

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka saluran pengaduan atau "hotline" terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut, termasuk jika terjadi kasus keracunan menu MBG.

Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yunita Dyah Suminar, di Semarang, Jumat, mengangakan bahwa masyarakat bisa mengakses saluran pengaduan tersebut melalui nomor 0811-2622-000.

Melalui nomor tersebut masyarakat dapat melapor, bertanya, atau memberikan masukan terkait menu MBG yang diterima siswa, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita.

Selain "hotline" milik Pemprov Jateng, kata dia, seluruh 35 kabupaten/kota juga memiliki saluran pengaduan serupa.

"Misalnya, Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di nomor 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003," katanya.

Ada pula Hotline MBG Kabupaten Blora di nomor 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di nomor 0852-2615-0966.

Layanan aduan yang masuk ngak hanya soal dugaan keracunan, tapi juga keluhan mengenai menu yang dirasa ngak sesuai standar.

Baca juga: Gubernur Kalsel minta SPPG perhatikan kebersihan cegah keracunan MBG
Baca juga: Muzani minta PIRA Gerindra sukseskan program MBG Presiden Prabowo

Ia memastikan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti Dinkes dengan berkoordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dari sisi Dinkes, tentu kami akan mengomunikasikan dulu. SPPG yang membandel kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN," katanya.

Menurut dia, pembukaan "hotline" merupakan bentuk komitmen pimpinan daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota, untuk mengawal kesuksesan program MBG di Jateng.

Dalam setiap kasus dugaan keracunan menu MBG, kata dia, Dinkes dan pihak terkait selalu turun langsung melakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan penyebabnya.

Ia mencontohkan kasus dugaan keracunan MBG di salah satu wilayah di Jateng, dari Dinkes Jateng telah berkoordinasi dengan BGN.

"Tindakan dari BGN adalah menutup sementara dapur penyedia makanan. Layanan ke sekolah-sekolah pun harus libur (berhenti sementara, red.) sampai ada keputusan lanjutan," katanya.

Apabila SPPG tersebut ingin kembali beroperasi, kata dia, akan dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap kualitas menu MBG yang disajikan.

Yunita mengajak seluruh pihak terkait, mulai dari orang tua siswa, guru, hingga penyedia makanan untuk terus membangun komunikasi terbuka agar program MBG berjalan sukses.

"Ketika orang tua murid menyampaikan keluhan kepada guru, maka SPPG harus mau mendengar dan menindaklanjutinya. Teruslah berkoordinasi dengan Dinkes terkait kebersihan lingkungan, penjamah makanan, dan sarana pendukung lainnya," pungkasnya.

Baca juga: Belasan siswa keracunan di Cianjur sudah beraktivitas normal
Baca juga: Limbah MBG disulap jadi ekonomi hijau di Lumajang

Suka（2）